Dampak Perubahan Iklim pada HKRS Perempuan - Selasar Tutur

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Dampak Perubahan Iklim pada HKRS Perempuan

Share This

Summary of Squandering the Ecology: Human-Made Climate Change and Women’s SRHR in Central Java
Hasil Penelitian Dewi Candraningrum yang diterbitkan oleh IJIS Monash University

source: portalentera.wordpress.com
Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual (HKRS) perempuan mulai terancam karena kebijakan pemerintah dalam menangani iklim yang masih buta gender. pengarus utamaan gender dalam membua kebijakan perlu dilakukan, terutama dalam menanggapi perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim bisa disebabkan oleh alam dan juga aktivitas manusia. Hasil penelitian Dewi Candraningrum, yang berjudul “Squandering The Ecology: Human-made Climate Change and Women’s SRHR in Central Java” menyatakan, bahwa yang paling terkena dampak dari perubahan iklim adalah perempuan.

Dengan mengambil penelitian di Utara Jawa Tengah, tepatnya di pegunungan Kendeng yang sedang dibangun pabrik semen. Dampak dari pabrik semen tersebut adalah sulitnya mendapatkan air bersih dan juga berpotensi merubah struktur sosial masyarakat. Struktur masyarakat petani berubah menjadi masyarakat penyedia jasa, pekerja tambang dan pekerjaan berkaitan dengan fisik lainnya. Struktur sosial tersebut tentu merugikan perempuan, karena perempuan sulit mengimbangi pekerjaan fisik perempuan. Di persoalan inilah pemerintah kurang responsif dalam merespon perubahan iklim.

Selain itu kebijakan perundang-undangan juga memiliki pengaruh pada HKRS perempuan. seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kebijakan tersebut menjadi penyumbang meningkatnya AKI (Angka Kematian Ibu) karena organ reproduksi yang belum siap untuk melahirkan. Tercatat ada peningkatan AKI pada periode 2010-2012, mencapai 359/100.000 kelahiran hidup yang sebelumnya mencapai 220/100.000 kelahiran hidup.  Penyebabnya adalah layanan kesehatan yang sulit diakses perempuan terutama remaja. Layanan kesehatan seperti KB, yang sebetulnya mampu memberi pemahaman bagi perempuan mengenai kesehatan reproduksi malah tidak bisa diakses, hanya pasangan yang sudah menikah dan akan melahirkan saja yang bisa mengaksesnya.

Perempuan merupakan penyedia ekonomi bagi keluarga, seperti menyediakan makanan utama, air, dan bahan bakar untuk memasak. Perubahan iklim akan merubah kondisi perempuan tersebut, seperti ketahanan pangan kemudian juga mempengaruhi perekonomian serta HKRS perempuan. latar belakang penyebab melemahnya ketahanan pangan dan rusaknya ekologi adalah cara pandang perusahaan, masyarakat dan perempuan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam menentukan kebijakan yang mengarusutamakan gender  masih kurang. Penyebabnya adalah kurangnya partisipasi perempuan di ranah politik, sehingga mereka terhalang untuk menyampaikan HKRS mereka. Walaupun perempuan sudah memiliki kuota 30% dalam daftar pemilihan partai politik, namun pandangan tentang urusan politik adalah wilayah laki-laki masih berlaku dikalangan perempuan.

Diskriminasi bagi anak perempuan, perempuan belum menikah, LGBT & kelompok minoritas rentan masih berlangsung dalam kebijakan pemerintah. Seperti mengakses KRS (Kesehatan Reproduksi dan Seksual) di Indonesia masih ada. Menurut UU No. 52/2009 menetapkan, bahwa penggunaan kontrasepsi hanya untuk pasangan yang sudah menikah serta tidak jelas apa layanan bagi LGBT. Sehingga ketika mereka mendapat diskriminasi, mereka tidak mendapat bantuan hokum dan memilih untuk menyatakannya lewat media.

Begitupun untuk mengakses layanan aborsi yang aman juga masih sulit, kebanyakan layanan kesehatan menolak untuk menyediakan layanan aborsi yang aman. Padahal itu merupakan hak permepuan untuk mengaborsi kandungannya secara aman. Hak untuk aborsi ada, karena kandungannya adalah dampak dari perkosaan atau kandungan tersebut mengancam kehidupan ibu dan anak. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyediakan layanan konseling terkait dengan keputusan untuk menggugurkan dan menjamin hak-hak perempuan untuk bebas dari kekerasan aborsi paksa. Namun layanan kesehatan seksual dan reproduksi hanya dapat diakses oleh “mitra hukum” menurut UU Kesehatan Pasal 72 dan 78 yang dalam praktiknya hanya pasangan yang sudah menikah yang dapat mengakses KB.

Dampak dari perubahan iklim di Jawa Tengah adalah naiknya permukaan laut, abrasi dan intrusi. Ancaman kenaikan air laut secara bertahap telah mengubah sifat ekonomi, menyebabkan kerusakan ekologis dan secara dramatis mengubah struktur masyarakat kemudian berdampak langsung pada HKRS perempuan. perempuan di pesisir utara Jawa Tengah tidak dapat memperoleh penghasilan yang berkelanjutan melalui perikanan dan banyak yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran.

Lemahnya pemerintah daerah, termasuk perempuan, dalam memahami dampak perubahan iklim  semakin memperburuk HKRS perempuan. Advokasi, kampanye, pendidikan publik yang menghubungkan perubahan iklim dan HKRS perempuan sangat dibutuhkan. Maka, pengenalan hubungan antara perubahan iklim dan HKRS ke dalam kurikulum juga dipandang sebagai inovasi penting untuk masa depan.

Perempuan juga dihadapkan pada tantangan migrasi baru karena mereka tidak dapat hidup di tanah mereka lagi. Meskipun ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan kejahatan perdagangan orang dan pelacuran tetap menjadi ancaman serius bagi anak dan perempuan. sedangkan sedulur sikep di pegunungan Kendeng terus melakukan perlawanan terhadap pabrik semen yang mengancam kehidupan mereka. Perubahan iklim akibat pabrik semen sangat berdampak bagi perempuan, seperti akses air yang jauh sehingga kekerasan seksual rentan terjadi bagi perempuan, prevalensi HIV/AIDS, mata pencaharian dan HKRS.

Pemerintah diwajibkan merespon cepat dan mengarusutamakan gender dalam menangani fenomena tersebut. Beberapa kebijakan memang mengarusutamakan gender, namun pada kenyataan dalam praktiknya masih buta gender. Dengan responsifnya pemerintah menangani hal ini, bukan hanya perempuan saja yang diuntungkan, namun juga keanekaragaman hayati flora dan fauna, laki-laki, anak-anak, lingkungan, sumber daya alam dan kelompok minoritas akan terkena dampak positif dari kebijakan menangani perubahan iklim yang mengarusutamakan gender.

No comments:

Post a comment

Lontarkan komentar di sini...

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here