Segregasi Seks dalam Berorganisasi: Seberapa Besar Intervensi KOPRI Terhadap Pola Kaderisasi? - Selasar Tutur

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Segregasi Seks dalam Berorganisasi: Seberapa Besar Intervensi KOPRI Terhadap Pola Kaderisasi?

Share This


Organisasi ekstra kampus umumnya memiliki pola kaderisasi dan aktivisme, visi dan misinya tentu memiliki aroma mulia. Tapi, apakah visi dan misi yang dicanangkan menjadikan organisasi tersebut otomatis sempurna? Apakah organisasi mencetak kader yang berintegritas atau malah mencetak kader toxic? Atau, jangan-jangan organisasi tersebut memang dijalankan berdasarkan toxic relationship?

ilustrasi segregasi seks dalam berorganisasi oleh: mhart

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak wajib menyodorkan data statistik atau penemuan ilmiah. Cukup dengan basis pengalaman untuk menjawabnya, lebih inklusif dan ramah gender.

Malam ini saya dipertemukan dengan pimpinan organisasi “bagian” putri: KOPRI Cabang Kota Semarang. Kabarnya persoalan gender tidak benar-benar selesai di dalam organisasi yang bergerak di sektor aktivisme dan kaderisasi tersebut. Apa yang menjadi persoalan dasar organisasi tersebut masih sama, yaitu rendahnya sensitifitas gender kader (termasuk pengurus dan senior).

Kami mendiskusikan perihal posisi perempuan dalam organisasi. Sejauh mana perempuan dianggap penting di dalam organisasi; lebih penting mana antara intelektual perempuan dibandingkan fisik seksualnya. Dalam organisasi yang bias gender, penentuan posisi/jabatan organisasi didasarkan pada penis dan vagia: laki-laki lebih luwes dalam bergerak daripada perempuan, laki-laki lebih bebas keluar malam daripada perempuan.

    Baca juga: Merevisi Tren Aktivisme

Perspektif tersebut masih mengakar dalam organisasi, dan itu menentukan posisi perempuan dalam hierarki organisasi. Seperti menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang kurang strategis, misalnya anggota departemen, sekretaris koordinator departemen, bendahara umum, wakil sekretaris.

Bahkan, Sekretaris Umum yang sempat menjadi jabatan subordinasi perempuan, kini mulai dianggap sebagai posisi strategis yang harus diisi oleh laki-laki. Alasannya, karena laki-laki sebagai Sekretaris lebih bisa diajak bergerak bebas mendampingi ketua yang memiliki jam terbang padat. Untuk posisi Sekretaris Umum saja harus laki-laki, bagaimana dengan posisi Ketua?

Kalau cara pandang seperti itu masih langgeng, apa istilah yang cocok: organisasi toxic atau organisasi kaderisasi?

Itu soal jabatan dalam struktur organisasi. Jika dalam struktur kepengurusannya saja bias gender, bisa diprediksi, pola kaderisasinya juga bias gender. Maka, organisasi akan memproduksi kader yang toxic juga. Padahal perekrutan kader oleh PMII bisa ribuan setiap tahunnya, tidak terbayangkan jika setengahnya menjadi kader toxic.

Mapaba—kaderisasi formal pertama untuk bisa disebut anggota resmi—selama ini belum mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap materinya, bahkan kaderisasi formal yang lebih tinggi. Cukup disayangkan, karena itu merupakan pintu utama untuk memahamkan mahasiswa (kader) baru mengenai pentingnya memiliki perspektif gender, sebelum melanjutkan ke PKD-PKL-PKN.

Alih-alih mengarusutamakan gender, kebanyakan pengurus malah heran, “Kok lebih banyak kader perempuan daripada laki-laki?” Seperti mendapat kutukan jika penghuni organisasi mayoritas perempuan.

    Baca juga: Selamat Tidur di Tahun ke-60

Semakin banyaknya perempuan yang berorganisasi seharusnya diberi sambutan positif, karena kesadaran perempuan untuk terjun dalam dunia aktivisme semakin tinggi. Bukan malah mendevaluasi organisasi, dengan berpikir: melemahnya organisasi karena minimnya kader laki-laki. Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Simon de Bouvoir: dalam dunia patriarki, adanya laki-laki di dunia dianggap nilai plus, sedangkan ketiadaan perempuan dianggap tidak mempengaruhi apa-apa. Artinya, penentu plus-minusnya dunia adalah laki-laki (patriarki).

Sekalipun dari sisi kuantitas perempuan lebih banyak, posisi strategis tetap sulit diduduki oleh perempuan. Kembali lagi, penyebabnya adalah rendahnya sensitifitas gender, pondasi struktur organisasi berbahan jenis kelamin. Tidak heran jika menemukan organisasi yang hanya boleh dipimpin laki-laki—walaupun AD/ART-nya tidak melarang perempuan menjadi pemimpin.

Itu terjadi karena perempuan dilemahkan dalam relasi gender dalam kontestasi politik orgaanisasi. Sebab, kultur politik organisasi masih mengadopsi cara pandang maskulin: pemimpin organisasi harus kuat, harus bisa melalang buana tak ingat waktu. Apakah perempuan tidak bisa seperti itu? Apakah harus seperti itu?

Lalu, apa fungsi KOPRI jika sensitifitas gender masih rendah? Apakah ada segregasi seks dalam berorganisasi?

Persoalan segregasi seks bertautan pula dengan toxic berorganisasi. Karena perempuan dikader bukan untuk setara dengan laki-laki—melainkan sebagai pendamping (politik atau intelektual), sehingga kualitas kader perempuan selalu (secara sengaja diposisikan) di bawah kader laki-laki. Materi kaderisasinya pun tidak mengintegrasikan gender, maka tidak heran jika kesadaran gender kader laki-laki atau perempuan tergolong rendah—tak terkecuali senior organisasi, yang memiliki intervensi politik kuat. Dampak terburuknya adalah, perempuan dipandang sebagai objek seksual dalam berorganisasi, pelecehan seksual semakin tak terbendung, lahirnya predator-predator ulung bermodal idealisme.

klikwarta.com

Adanya KOPRI bisa diklasifikasi sebagai bentuk segregasi seks dalam berorganisasi. Karena tidak direstui menyaingi laki-laki, perempuan tidak diwajarkan menjadi ketua PMII; ditempatkanlah perempuan pada wadah yang khusus perempuan. Dengan begitu, perempuan bisa menjadi pemimpin; tapi tetap, keputusan tertinggi ada di tangan ketua PMII.

Apa yang terjadi jika didapati PMII diketuai oleh perempuan? “Wah, pasti bukan kader biasa.” Kalimat yang mengindikasikan bahwa perempuan menjadi pemimpin seperti kisah 1001 malam.

Ia bukan diakui karena intelektualitasnya, melainkan jenis kelaminnya bisa mengalahkan jenis kelamin laki-laki. Setelahnya, kerentanan perempuan menjadi gunjingan organisasi jika terjadi keolengan kaderisasi.

Polanya sama dengan industri kapitalis yang memberlakukan segregasi seks dalam dunia kerja, agar mudah memperdaya buruh; perempuan sebagai tenaga cadangan, dan menghasilkan surplus ekonomi lebih besar. Dalam organisasi, kader berjenis kelamin perempuan dijadikan model untuk menggaet calon kader, begitu juga dengan laki-laki. Namun, dasar utamanya adalah tampilan fisik (seksualitas), sedangkan intelektualitas adalah nomor sekian.

Lantas, sebesar apa intervensi KOPRI terhadap pola kaderisasi di PMII?

Kami mendiskusikan pola kaderisasi yang mengarusutamakan gender. Itu penting, karena kesadaran gender berpotensi mereduksi bias gender dalam organisasi, bahkan menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Sejak Mapaba, setiap materi harus berperspektif gender. Dengan begitu, pemapar materi berperspektif gender menjadi syarat.

KOPRI terus berusaha agar tidak sekedar dijadikan wadah pelengkap, atau pendamping pengurus “laki-laki”. KOPRI Cabang Kota Semarang memulai dengan mewajarkan kader laki-laki mengikuti SIG (Sekolah Islam Gender). Meskipun sebelum-sebelumnya SIG sering diikuti kader laki-laki, tapi masih belum dianggap wajar. Jika materi gender dikhususkan untuk perempuan, itu akan memperlebar garis demarkasi antar jenis kelamin karena sifatnya eksklusif; dengan kata lain, tujuan SIG bukan untuk mengkonfrontasikan antarjenis kelamin kader.

    Baca juga: Kesengsaraan Perempuan dalam Dualitas Hukum

Langkah strategisnya, menurut ketua KOPRI Cabang Kota Semarang, PMII dalam skala nasional harus mengintegrasikan gender di setiap lini organisasi, seperti struktur organisasi, materi, pola kaderisasi, dan yang terpenting adalah cara berpikir agar sah disebut sebagai kader ulul albab. Untuk merealisasikan langkah strategis tersebut ibarat menenun logam dengan tembaga, butuh usaha ekstra keras dan konstan. Sebab, budaya patriarki terlampau kuat mengakar di pikiran masyarakat.

Hasil dari langkah strategis tersebut, indikatornya, hilangnya cara berpikir bias gender. Seperti: senior yang menimang anak perempuannya, “Besok kalau sudah besar pasti jadi ketua KOPRI.” Kenapa tidak ketua PMII? Atau uangkapan: “Kalau dalam forum diskusi, dia akan menjadi laki-laki.” Apakah berkelamin laki-laki menjadi syarat sah berdiskusi? Apakah perempuan tidak memiliki kemampuan berpikir rasional?

Menjadi laki-laki atau perempuan adalah konstruksi. Laki-laki bisa mengonstruksi ekspresi femininnya, perempuan bisa mengkonstruksi ekspresi maskulinnya (gender). Jadi, kenapa cara berpikir organisasi harus berangkat dari penis dan vagina (segregasi seks)?[]


Ingin mendonasikan tulisan? klik di sini


No comments:

Post a comment

Lontarkan komentar di sini...

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here