Jombang-Kediri Menuju 1965: Membaca Kekuatan Sosial-Politik Kaum Sarungan dan PKI - Selasar Tutur

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Jombang-Kediri Menuju 1965: Membaca Kekuatan Sosial-Politik Kaum Sarungan dan PKI

Share This

Peristiwa berdarah 1965 yang terjadi di Jombang dan Kediri, menurut Hemawan Sulistiyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, merupakan buah perjalanan panjang antara pesantren dan pabrik gula (PG) dalam membangun kekuatan politik. Dua kelompok sosial yang berbeda dengan misi yang berbeda, berusaha mewujudkan cita-cita yang berbeda pula: asketisme dan komunisme.

voi.id
Mengakarnya ajaran Islam bersentuhan dengan masuknya paham komunis dengan ide yang menarik bagi pegawai dua di PG, menghasilkan gesekan serius hingga terjadi perang saudara. Gesekan tersebut dapat dirunut mulai dari masa kolonial Belanda.

Imbas dari pemberlakuan sistem Tanam Paksa adalah pembangunan pabrik gula secara meluas di tanah jajahan, termasuk Jombang dan Kediri. Terdapat 8 PG di Jombang dan 6 di Kediri menjelang berakhirnya masa kolonial Belanda di Indonesia (1942). Kemudian pada masa Revolusi 1945-1949, 2 PG di Jombang dan 6 PG di Kediri dihanguskan oleh gerilyawan Indonesia dan Belanda. Sesudah revolusi, sisa dari PG yang masih eksis akhirnya disita oleh Pemerintah RI dan dijadikan BUMN di bawah departemen Pertanian.

Pabrik Gula dan perkebunan tebu menjadi arena pembentukan kekuatan sosial-politik di Jombang dan Kediri. Seperti yang sudah dicatat oleh Hermawan Sulistiyo, pada masa kolonial, PG memiliki kekuatan sosial-politik sangat kuat. Hal tersebut karena manajemen PG menjadi representasi langsung dari pemerintah pusat, sebab direktur PG bisa menembak langsug petani hanya karena tidak merunduk ketika berbicara dengan direktur.

Loji—tempat tinggal pegawai satu di komplek pemukiman yang dijaga dan terpisah oleh lingkungan sekitarnya—menjadi tempat mempertahankan struktur sosial pegawai satu beserta keluarga mereka (cenderung borjuasi).

Sedangkan pegawai dua, merupakan pekerja yang lebih dekat dengan buruh rendahan, dan tergolong paling aktif di antara pekerja PG. Latar pendidikan yang cukup membuat mereka mampu mengakses dunia politik. Dan merekalah yang paling tertarik terhadap cita-cita komunisme sejak diperkenalkan pertama kali. Itulah yang membuat serikat buruh gula (SGB) menjadi ladang subur komunisme, bahkan sampai menjadi underbow PKI. Sejak saat itu ladang tebu menjadi “merah”.

Namun, fluktuasi harga komoditi dunia membuat buruh menjadi rentan. Mereka terjebak dalam gaya hidup “sekuler”, lebih suka menghabiskan apa yang didapat hari ini daripada memikirkan hari esok. Para buruh juga menggelontorkan rejeki untuk berjudi, prostitusi dan kegiatan hedonis lainnya. Cara hidup itu membuat mereka terpisah dengan masyarakat sekitar dan menjadi komunitas perambah.

Gaya hidup tersebut yang membuat irisan moral antara buruh dengan masyarakat agamis di sekitar PG. Sebab, beberapa ulama mengincar komunitas perambah yang dianggap kurang agamis dan mengancam moral masyarakat.

tirto.id
Adalah Tebuireng dan Lirboyo, yang merupakan dua pesantren utama di Jombang dan Kediri yang turut membangun kekuatan sosial-politik melalui PG. Kawasan pesantren merasa terganggu dengan perubahan perilaku masyarakat sejak didirikannya PG Tjoekir 1884 di Jombang. Hasyim Asy’ari, adalah ulama muda, yang waktu itu membawakan mission civilisatrice (misi suci) agama Islam melalui tablig. Ia sudah menetap di sana sejak 1899 di dekat loji PG Tjoekir, tepatnya di Tebuireng.

Pesantren Lirboyo, yang dipimpin oleh Mahrus ‘Aly selaku “Kiai Lirboyo”—walaupun pendirinya adalah KH. Abdul Karim pada 1910, juga melakukan hal yang sama, yakni membangun kekuatan melalui PG. Mahrus Aly memulai dengan membangun genealogi keturunan dan intelektual dengan berbagai pesantren di Jawa Timur, yang pada akhirnya menjadi pesantren besar dengan santri yang getol mengganyang PKI.

Lirboyo memberi tantangan moral dan fisik secara langsung terhadap PG “Pesantren”—penamaan PG berdasarkan kawasan pesantren. Dalam konfrontasi kultural, Lirboyo dibantu oleh pesantren al-Falah Ploso yang berdiri 1925. Sampai pada saatnya, setiap PG selalu ada pesantren di sekitarnya berdasarkan genealogi intelektual dan keluarga mereka sendiri. Saling keterkaitan antar-pesantren di Jawa Timur inilah yang menjadi corong kekuatan “kaum sarungan” dalam konfrontasinya terhadap PKI.

Mulanya posisi pesantren terhadap PG sangat lemah, karena loji menikmati perlindungan langsung dari Pemerintah Kolonial Belanda; sedangkan pesantren membangun kekuatan sosio-kultural secara diam-diam, dan kemudian dianggap sebagai pusat resistensi kultural terhadap Belanda. Tetapi situasi tersebut berubah ketika Indonesia meraih kemerdekaannya dan beberapa kiai pesantren menduduki posisi di pemerintahan nasional, seperti Wachid Hasyim di Menteri Agama.

Perubahan politik nasional membawa perubahan drastis di kalangan PG. Loji yang dulu memiliki “nilai” untuk dihormati, kini berbalik harus menghormati pesantren dan kaum sarungan (kiai, santri). Pesantren bukan lagi menjadi sekedar ruang budaya, tetapi menjelma menjadi kekuatan politik.

Pada 1960, kesenjangan antara PG dengan pesantren semakin jelas. PG yang memiliki corak sekuler dan amoral berlawanan dengan misi suci pesantren. Tarik-menarik kekuatan politik ini terjadi antara PG, pesantren, penguasa daerah, serta hubungan ketiganya dengan pemerintah di Surabaya dan pemerintah pusat di Jakarta.

_______________________

Artikel ini adalah versi panjang dari artikel berjudul "Peta Kekuatan Sosial-Politik Menjelang Peristiwa 1965 di Jombang dan Kediri" yang dimuat di e-Koran Telusur van Java edisi 61 Rabu, 12 Agustus 2020.

No comments:

Post a comment

Lontarkan komentar di sini...

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here